Beranda > Perempuan > Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia[1]

Andrie Irawan[2]

A. Pengantar

Permasalahan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, hal tersebut menjadi perhatian khusus ketika wacana reformasi akan didengungkan dan dalam perjalanan reformasi di bidang konstitusi negara Indonesia dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dari pertama hingga keempat, muatan-muatan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu hal yang penting untuk lebih diperjelas dalam amandemen UUD 1945 karena sebelum terjadi amandemen UUD 1945, permasalahan yang menjadi perhatian serius adalah kesewenangan negara dalam memasung hak-hak asasi warga negara karena sangat multitafsir dan banyak ditafsirkan terbatas oleh pemerintah pada saat itu dengan turunan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak asasi warga negara  terutama dalam hak atas pekerjaan, hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, jaminan kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan, hak memperoleh pendidikan, dan akses terhadp sumber daya alam yang pada saat itu masih belum dipenuhi oleh hak-haknya oleh negara.

Salah satu perhatian khusus dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia adalah tentang perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bahkan menjadi perhatian yang khusus sebagaimana juga dalam hal hak asasi anak.  Namun kita harus mengakui walaupun dalam dataran instrumen hukum pengakuan hak asasi perempuan telah mendapat perhatian khusus tetapi pada praktek di lapangan jauh dari yang diharapakan yang merupakan salah satu perhatian khusus dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada umunya pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspefktif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.[3]

B. Instrumen Hukum Internasional

Pengaturan awal yang bertujuan untuk mengurangi dan menghapus segala tindakan diskriminasi bagi perempuan dalam berbagai bidang di dataran hukum internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women)  selanjutnya disingkat menjadi CEDAW yang disetujui dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979  dan dinyatakan berlaku pada 1981 setelah 20 negara menyetujiu untuk meratifikasinya.[4] Konvesi CEDAW juga dikenal dengan nama lain Konvensi Perempuan yang pada awalnya merupakan inisiatif dari Komisi Kedudukan Perempuan (UN Commision on the Status of Women) sejak dibentuknya pada tahun 1947 dengan tujuan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.[5] yang kemudian sejak tahun 1984 diratifikasi Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Konvensi CEDAW merupakan instrumen internasional yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia sebagaimana yang selama ini dirasakan oleh kaum laki-laki. Konvensi CEDAW juga memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembagian CEDAW dapat dikategorikan sebagai berikut,  penegasan hak-hak asasi perempuan yang diklasifikasikan kedalam hak-hak sipil dan politik perempuan, hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan; persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dihadapan hukum dan perkawinan; serta tanggung jawab pihak ketiga baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendukng dan mempromosikan konvensi ini.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak perempuan dalam Konvensi Perempuan dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Hak-hak Sipil dan Politik Perempuan

Konvensi Hak Sipil dan Politik mencantumkan beberapa hak-hak yang sederajat antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik dalam hal pemenuhan hak  hidup, hak  bebas  dari  perbudakan  dan perdagangan, hak  atas  kebebasan  dan keamanan  pribadi,  hak  diperlakukan secara manusiawi dalam  situasi  apapun, hak atas kebebasan untuk bergerak, memilihtempat  tinggal, hak  mendapat kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum , hak  diakui  sebagai  seorang  pribadi  di hadapan  hukum, hak  tidak  dicampuri masalah  pribadi, hak  atas kebebasan berpikir  keyakinan  dan  beragama, hak untuk  bebas  berpendapat, hak  untuk  berserikat  dan  bergabung  dengan  serikat pekerja, hak dalam perkawinan, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam  pemerintahan, hak  mendapat perlindungan  yang  sama  dalam perlindungan  hukum, hak  untuk berbudaya.

Namun kita sadari maupun tidak sebenarnya perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam dataran budaya tidak sederajat, hal ini diakibatkan masih adanya pemahaman budaya yang menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yang dikenal dengan budaya patriakhi. Budaya ini banyak memang banyak terjadi di negera-negara berkembang namun juga patut diketahui bersama diskriminasi tersebut juga terjadi di negara-negara maju yang anggapan selama ini menyatakan bahwa Negara-negara maju tidak diskriminasi.

Permasalahan diatas akhirnya disikapi dengan lahirnya konvensi perempuan yang salah satu prinsipnya adalah non diskriminatif[6] dan persamaan sebelum menuju kesetaraan[7]. Hak-hak tersebut:

Hak dalam bidang politik dan kemasyarakatan bagi perempuan yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, berpartisipasi aktif dalam pemerintahan serta untu berorganisasi sebagimana diatur dalam pasal 7 kemudian juga pengakuan hak bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan baik di pemrintahan dalam negeri maupun luar negeri sebagaiman di pasal 8. Untuk hak kewarganegaran (pasal 9) perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih status kewarganegaraan walaupun yang bersangkutan telah menikah dengan pihak asing, selain itu juga hak untuk mempertahankan, memilih dan mengubah status kewarganeraannya, serta hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan kewarganegaraan anak mereka.

Untuk mengimplementasikan hak-hak tersebut yang ada dalam Pasal 7-9, dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak tersbut dala bentuk:

  1. Membuat  peraturan-peraturan  yang tepat  untuk  menghapuskan diskriminasi  terhadap  perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan  atas  dasar  persamaan dengan laki-laki.
  2. Membuat  peraturan-peraturan  yangtepat  menjamin  adanya  kesempatan bagi  perempuan  untuk  mewakili pemerintahan  maupun  bekerja  di tingkat internasional.
  3. Memberikan  hak  yang  sama  dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
  4. Menjamin  bahwa  perkawinan  dengan orang asing tidak akan mengubah status kewarganegaraan  ataupun  kehilangan status kewarganegaraan.
  5. Memberi hak yang sama antara perempuan dan menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

b. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perempuan

Berbicara tentang Hak Asasi Manusi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat ditemukan dalam Deklarasi Umum HAM dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Untuk pengaturan khusus bagi perempuan sebagaimana yang secara umum telah disampailan dalam Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, maka Konvensi Perempuan menekankan persamaan hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan,  kesehatan  dan  hak-hak  khusus perempuan di daerah pedesaan.[8]

Pengklasisfikasian untuk pemenuhan hak-hak sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat sebelumnya dibagi atas hak di bidang pendidikan[9] yang menekankan pemenuhan hak antara lain untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan di segala tingkatan pendidikan, pengahapusan streotip mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan misalnya dalam buku ajar yang mendeskritkan perempuan bahwa perempuan hanya bekerja di bidang domestik dan reproduktif, pengurangan angka putus sekolah pelajar perempuan dan penyelenggaraan program untuk perempuan yang putus sekolah, serta memperoleh penerangan untuk menjamin kesehatan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.

Pemenuhan hak perempuan dalam bidang pekerjaan[10] menekankan untuk pemenuhan hak yang menyatakan bahwa pekerjaan adalah hak asasi manusia sehingga perempuan dapat memilih pekerjaan dan profesi serta mengikuti promosi atau jenjang karir di tempat kerja, selain itu juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh upah dan tunjangan yang sama dengan perlakukan dalam penilaian kualitas kerja bukan berdasarkan jenis kelamin, hak menerima cuti dengan dibayar dan perlindungan atas kesehatan kerja serta keselamtan kerja. Perlakuan khusus bagi perempuan di bidang pekerjaan juga diberikan karena kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda terutama dalam fungsi untuk melanjutkan keturunan sehingga perempuan tidak boleh dipecat atas dasar kehamilan ataupun status perkawinan, pengadaan cuti hamil yang dibayar, penyediaan tempat penitipan anak dan pemeberian pekerjaan yang tidak membahayakan bagi kehamilannya.

Pemenuhan bagi perempuan dalam bidang kesehatan[11] sebagaimana ketentuan dari Konvensi Perempuan menekankan kepada pemenuhan hak-hak perempuan dalam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan laki-laki terutama pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Keluarga Berencana, kehamilan, persalinan dan sesudah persalinan.

Konvensi Perempuan juga mencantumkan hak yang sama atas dasar persamaan dalam hal mendapatkan hak atas tunjangan kerja, hak dalam bidang keperdataan teutama dalam pinjaman bank dan bentuk-bentuk kredit permodalan, serta hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan kebudayaan.[12] Khusus untuk perempuan di pedesaan, konvensi ini juga menekankan kepada pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan perluasan pembanguan di segala tingkatan; memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan Keluarga Berencana; mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial; memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal serta pelatihan dan penyuluhan termasuk pemebrantasan buta huruf dan isu lainnya; memperoleh peluang yang sama dalam bidang ekonomi dengan membentuk kelompok swadaya dan koperasi; serta berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan masyarkat.[13]

Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya secara khusus bagi perempuan juga memerlukan dukungan dari pemerintah selaku penentu kebijakan sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki kewajian untuk mendukung pemenuhan hak tersebut dalam bentuk antara lain:

  1. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengahapuskan segala tindakan diskriminatif terhadap perempuan guna menunjang persamaan hak dengan laki-laki baik dari bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya.
  2. Menghapuskan streotip atas perempuan yang selalu dijadikan kelompok yang subordinatif dibandingakan dengan laki-laki terutama dalam bidang pendidikan termasuk dalam bentuk buku ajar dan metode pengajaran
  3. Meninjau dan mengakaji ulang segala bentuk peraturan perundang-undangan seperti dalam bidang kesehatan, pekerjaan dan perkawinan yang mendiskriminasikan perempuan dalam kewajiban hanya sebatas dalam bidang domestik dan reproduktif.

c. Persamaan Kedudukan Perempuan di hadapan Hukum dan Perkawinan

Pasal 15 Konvensi  Perempuan mencantumkan persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  hadapan  hukum. Hak  tersebut meliputi hak untuk berurusan dengan  instansi  hukum,  diakui  kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan hukumnya antara  lain dalam hal membuat  kontrak,  mengurus  harta  benda, serta  perlakuan  yang  sama  pada  setia tingkatan  prosedur  di  muka  penegak hukum. Selain hak  tersebut  juga hak untuk

berhubungan  dengan  orang,  kebebasan memilih  tempat  tinggal  maupun  domisili mereka.[14]

Pasal 16 Konvensi  Perempuan  menjamin tentang  hak-hak  perempuan  di  dalam perkawinan.  Hak  ini  sebelumnya  sudah diatur  di  dalam  DUHAM,  Konvensi    Hak Sipil  dan  Politik  dan  Kovenan  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.[15] Khusus untuk persmaan kedudukan di dalam perkawinan, konvensi ini menekankan kepada hak untuk memasuki jenjang perkawinan, hak untuk memilih suami dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, hak yang sama dengan suami dalam kewajibanya untuk pengasuhan terhadap anak dan berhubungan dengan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan kebutuhan anak, hak untuk memilih pekerjaan antara suami dan istri serta hak yang sama bagi suami dan istri dalam hal pengelolaan terhadap harta benda di dalam perkawinan.

C. Implementasi Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) sehingga pemebrlakuan dari CEDAW (Konvensi Perempuan) tidak hanya sebatas berada di dataran hukum internasional yang dianggap sebagai soft law. Keberadaan dari ratfikasi konvensi ini mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengadopsi seluruh  strategi  Konvensi, melaksanakan  Rekomendasi  Komite,  dan terlibat  secara  terus  menerus  terhadap berbagai  perkembangan  dan  keputusan internasional  yang  berhubungan  dengan perempuan  (seperti  Beijing  Plat  form  for Action,  hasil-hasil  konferensi  internasional tentang  kependudukan,  kesehatan reproduksi, kekerasan  terhadap perempuan dan sebagainya).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memang terjadi di dua orde pemerintahan yaitu orde baru dan orde reformasi, namun untuk memabatasi kajian yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam melindungi hak perempuan di daerah maka pembahasan pemberlakuan konvensi pada era orde baru tidak bahas secara mendalam tapi yang jadi catatan pada orde baru, pemberlakuan konvensi ini masih bersifat artifisial yang isinya tetap melanggengkan sterotip peran perempuan dalam bidang domestik.[16] Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dengan  adanya penguatan  peran  PKK  dan  Dharmawanita (ideology ibuisme). Artinya perempuan masih dipakai  sebagai  alat  untuk  kepentingan ekonomi  maupun  kepentingan  politik negara  yang  tujuannya  bukan  untuk perbaikan situasi perempuan.[17]

Berbeda dengan era reformasi yang mendengungkan demokratisasi dalam segala aspek pembangunan, pemeberlakuan dari konvensi ini bahkan menelurkan suatu peraturan perundang-undang yang cukup progresif dalam bidang perkawinan. Keberadaan Undang-Undang tersebut memang lebih banyak memberikan perlindungan kepada hak perempuan dan anak di dalam lembaga perkawinan tanpa juga melupakan perlindungan bagi suami, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebelum Undang-Undang ini lahir, pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden B.J Habibie telah mengeluarkan Keputusan Presiden tahun 1998 yang membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Pada era Presiden Abdurahman Wahid, pemerintah juga membuat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Namun tidak semuanya pemberlakuan Konvensi Perempuan juga berbuah manis bagi Undang-Undang yang lain di era rformasi ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan,  misalnya,  patut  menjadi perhatian  yang  mendalam  pula  dalam konteks  hak  pekerja  perempuan.[18] Undang-Undang  ini mereduksi  pelaksanaan  Konvensi Perempuan  mengingat  prinsip  yang digunakan  adalah  prinsip  kesamaan (bertentangan  dengan  pasal  4  Konvensi Perempuan)  yang  akan  melegitimasi  tidak diberikannya  hak-hak  khusus  untuk perempuan  karena  reproduksi  sosial  dan biologisnya.[19]


[1] Disampaikan dalam Training of Trainer (TOT) untuk anggota YSAGE Indonesia, Sabtu, 12 Maret 2011 di Youth Hostel, Ambarbinangun, Bantul  Yogyakarta

[2]Mahasiswa Program Psaca Sarjana FH UII BKU Hukum Tata Negara dan Pendamping korban bidang hukum di Suara Lintas Perempuan Yogyakarta

[3] Rhona K. M Smith, at.al. Hukum Hak Asasi Manusia, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hal. 269

[4] Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, ELSAM, Jakarta, 2004, hal. 3

[5] Ibid

[6] Diskriminasi didefinisikan dalam Pasal 1 CEDAW “…setiap  perbedaan,  pengucilan  atau pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar  jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk  mengurangi  atau  menghapuskan pengakuan,  penikmatan  atau  penggunaan  hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,

sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas  dari  status  perkawinan  mereka,  atas dasar persamaan  antara  laki-laki  dan perempuan.” Pasal 4 ayat (2) yang merupakan pengecualian yaitu “Pembuatan  peraturan-peraturan  khusus  oleh negara-negara  peserta  termasuk peraturan yang dimuat  dalam  Konvensi  ini  yang  ditujukan untuk  melindungi  kehamilan,  tidak  dianggap diskriminasi”.

[7] Persaman dalam konvensi ini merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif). Kadang dalam mencapai tujuan akhir dari keadilan itu seringkali tidak sama prosesnya antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan diskriminasi selama ini kepada perempuan.

[8] Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit, hal. 12

[9] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 10

[10] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 11

[11] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 12

[12] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 13

[13] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 14

[14] Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit, hal. 15

[15] Ibid.

[16] Lihat lebih lanjut, Ibid, hal. 28

[17] Ibid.

[18] Ibid, hal. 29

[19] Ibid.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: